Banda Aceh, Pelita 11 Feb 2010
Pemerintah Aceh diminta tidak menjadikan alokasi dana otonomi khusus (otsus) serta bagi hasil minyak dan gas (migas) untuk kabupaten/kota sebagai indikator adanya pemerataan pembangunan di provinsi itu.Hal itu dikatakan Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal di Banda Aceh. Rabu (10/2), menanggapi pernyataan Gu-bemur Aceh Irwandi Yusuf yang mengatakan pembangunan wilayah pantai barat dan selatan Aceh tidak dianak-tirikan.
"Alokasi dana otsus dan bagi hasil migas untuk kabupaten/ kota sesuai mekanismenya. Jadi itu bukan sebuah indikator Pemerintah Aceh sudah melakukan pemerataan dan berpihak ke daerah tertinggal." kata TAF Haikal.TAF Haikal menyatakan, pernyataan gubernur tersebut keliru, sebab pengalokasian dana otsus untuk kabupaten/ kota telah diatur dalam Qanun (Perda) No 2/2008 tentangTata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus.
"Dalam qanun tersebut mengatur secara jelas porsi dari suatu daerah dengan menggunakan indikator jumlah penduduk, luas wilayah indeks kemiskinan, dan lain-lain Jadi hal itu bukan kebijakan sepihak Pemerintah Aceh, tapi melaksanakan kebijakan yang sudah diatur dalam Qanun Aceh tersebut," tambahnya.
Karenanya, kata dia. untuk melihat keberpihakan Pemerintah Aceh maka yang harus diperhatikan adalah apakah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mumi sudah diperhatikan untuk program dan kegiatan bagi wilayah pantai barat dan selatan Aceh."Justru dalam APBA mumi wilayah pertaruhan untuk melihat komitmen pemerintah Aceh dalam upaya mengurangi jurang pemisah atau ketertinggalan pembangunan di Aceh." katanya seperti dikutip Antara.
Dari RAPBA 2010 sebesar Rp 6,9 triliun, senilai sekitar Rp3.9 triliun diantaranya sumber dananya dari otsus, dan Rp 3 triliun adalah APBA murni."Artinya, sumber dana APBA murni itulah seharusnya Pemerintah Aceh punya keberpihakan yang kongkrit untuk membangun wilayah pantai barat dan selatan Aceh yang tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di provinsi ini," kata dia menjelaskan.
Dalam pertemuan di sebuah media lokal, sebelumnya, Gubernur Irwandi mengatakan, "Saya tak pernah anak-tirikan antara barat dan timur Aceh. Buktinya, coba dilihat dana otsus untuk daerah mana yang lebih besar kita alokasikan."
Dari alokasi itu. menurut Irwandi, jelas lebih besar untuk kabupaten/kota di pantai barat-selatan Aceh. "Jadi, tak pernah ada dalam hati saya untuk tidak membangun pantai barat-selatan seperti membangun daerah lain di Aceh. Kita satu dan Aceh Ini milik semua kita. Semua masalah kita selesaikan bersama." kata Irwandi.
Terkait rekonstruksi ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh yang rusak akibat tsunami. Irwandi mengatakan, hal Itu bukan tanggung jawab Pemerintah Aceh untuk membangunnya, melainkan Jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebetulnya, lanjut Irwandi, pembangunan ruas Jalan itu kini sedang dalam proses yang didanai USAID.
"Tapi membangun Jalan kan bukan seperti membuat kue. Prosesnya lama sehingga dibutuhkan kesabaran. Kalau bicara tidak sabar, jangankan masyarakat pantai barat Aceh, saya pun tidak sabar, mengapa jalan tersebut begitu lama selesai dibangun. Bahkan, saya sudah enam kali meninjau pembangunan jalan itu," ujarnya.
Karena itu. la meminta masyarakat pantai barat-selatan Aceh bersabar karena pembangunan jalan Itu sedang berlangsung.Dalam upaya memajukan kawasan tengah Aceh dan mengubah mind-set masyarakat agar tak lagi berpikir bagaimana caranya agar bisa cepat sampai ke Medan, Gubernur Irwandi, mengatakan, pihaknya sudah berpikir bagaimana caranya agar jalan yang menghubungkan sejumlah daerah di kawasan tengah Aceh itu dapat terbangun dengan baik.
"Rencana Ini sudah ada dalam hati saya sebelum saya menjadi Gubernur," ungkap Irwandi.Sehingga, menurutnya. Aceh Tengah (Takengon) akan men-, jadi kota gudang (warehouse) bagi semua kabupaten/kota di kawasan tersebut. Jalan itu. sebut Irwandi, misalnya Jalan Gayo Lues-Aceh Tenggara, Takengon-Nagan Raya, dan Takengon Kutacane.
"Jika jalan itu bisa dibangun, adanya pelabuhan umum Krueng Geukuch Aceh Utara, plus tersedianya sebelas lapangan terbang di berbagai daerah, maka Takengon akan bisa berfungsi sebagai kota transit untuk semua kabupaten/kota di wilayah tengah Aceh. Dengan begitu orientasi masyarakat Aceh untuk membelanjakan uangnya ke Medan semakin lama akan semakin pudar dan akhirnya bisa dihilangkan," jelas Gubernur Irwandi. (Jon)
Pemerintah Aceh diminta tidak menjadikan alokasi dana otonomi khusus (otsus) serta bagi hasil minyak dan gas (migas) untuk kabupaten/kota sebagai indikator adanya pemerataan pembangunan di provinsi itu.Hal itu dikatakan Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal di Banda Aceh. Rabu (10/2), menanggapi pernyataan Gu-bemur Aceh Irwandi Yusuf yang mengatakan pembangunan wilayah pantai barat dan selatan Aceh tidak dianak-tirikan.
"Alokasi dana otsus dan bagi hasil migas untuk kabupaten/ kota sesuai mekanismenya. Jadi itu bukan sebuah indikator Pemerintah Aceh sudah melakukan pemerataan dan berpihak ke daerah tertinggal." kata TAF Haikal.TAF Haikal menyatakan, pernyataan gubernur tersebut keliru, sebab pengalokasian dana otsus untuk kabupaten/ kota telah diatur dalam Qanun (Perda) No 2/2008 tentangTata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus.
"Dalam qanun tersebut mengatur secara jelas porsi dari suatu daerah dengan menggunakan indikator jumlah penduduk, luas wilayah indeks kemiskinan, dan lain-lain Jadi hal itu bukan kebijakan sepihak Pemerintah Aceh, tapi melaksanakan kebijakan yang sudah diatur dalam Qanun Aceh tersebut," tambahnya.
Karenanya, kata dia. untuk melihat keberpihakan Pemerintah Aceh maka yang harus diperhatikan adalah apakah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mumi sudah diperhatikan untuk program dan kegiatan bagi wilayah pantai barat dan selatan Aceh."Justru dalam APBA mumi wilayah pertaruhan untuk melihat komitmen pemerintah Aceh dalam upaya mengurangi jurang pemisah atau ketertinggalan pembangunan di Aceh." katanya seperti dikutip Antara.
Dari RAPBA 2010 sebesar Rp 6,9 triliun, senilai sekitar Rp3.9 triliun diantaranya sumber dananya dari otsus, dan Rp 3 triliun adalah APBA murni."Artinya, sumber dana APBA murni itulah seharusnya Pemerintah Aceh punya keberpihakan yang kongkrit untuk membangun wilayah pantai barat dan selatan Aceh yang tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di provinsi ini," kata dia menjelaskan.
Dalam pertemuan di sebuah media lokal, sebelumnya, Gubernur Irwandi mengatakan, "Saya tak pernah anak-tirikan antara barat dan timur Aceh. Buktinya, coba dilihat dana otsus untuk daerah mana yang lebih besar kita alokasikan."
Dari alokasi itu. menurut Irwandi, jelas lebih besar untuk kabupaten/kota di pantai barat-selatan Aceh. "Jadi, tak pernah ada dalam hati saya untuk tidak membangun pantai barat-selatan seperti membangun daerah lain di Aceh. Kita satu dan Aceh Ini milik semua kita. Semua masalah kita selesaikan bersama." kata Irwandi.
Terkait rekonstruksi ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh yang rusak akibat tsunami. Irwandi mengatakan, hal Itu bukan tanggung jawab Pemerintah Aceh untuk membangunnya, melainkan Jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebetulnya, lanjut Irwandi, pembangunan ruas Jalan itu kini sedang dalam proses yang didanai USAID.
"Tapi membangun Jalan kan bukan seperti membuat kue. Prosesnya lama sehingga dibutuhkan kesabaran. Kalau bicara tidak sabar, jangankan masyarakat pantai barat Aceh, saya pun tidak sabar, mengapa jalan tersebut begitu lama selesai dibangun. Bahkan, saya sudah enam kali meninjau pembangunan jalan itu," ujarnya.
Karena itu. la meminta masyarakat pantai barat-selatan Aceh bersabar karena pembangunan jalan Itu sedang berlangsung.Dalam upaya memajukan kawasan tengah Aceh dan mengubah mind-set masyarakat agar tak lagi berpikir bagaimana caranya agar bisa cepat sampai ke Medan, Gubernur Irwandi, mengatakan, pihaknya sudah berpikir bagaimana caranya agar jalan yang menghubungkan sejumlah daerah di kawasan tengah Aceh itu dapat terbangun dengan baik.
"Rencana Ini sudah ada dalam hati saya sebelum saya menjadi Gubernur," ungkap Irwandi.Sehingga, menurutnya. Aceh Tengah (Takengon) akan men-, jadi kota gudang (warehouse) bagi semua kabupaten/kota di kawasan tersebut. Jalan itu. sebut Irwandi, misalnya Jalan Gayo Lues-Aceh Tenggara, Takengon-Nagan Raya, dan Takengon Kutacane.
"Jika jalan itu bisa dibangun, adanya pelabuhan umum Krueng Geukuch Aceh Utara, plus tersedianya sebelas lapangan terbang di berbagai daerah, maka Takengon akan bisa berfungsi sebagai kota transit untuk semua kabupaten/kota di wilayah tengah Aceh. Dengan begitu orientasi masyarakat Aceh untuk membelanjakan uangnya ke Medan semakin lama akan semakin pudar dan akhirnya bisa dihilangkan," jelas Gubernur Irwandi. (Jon)
