Jelang Tugas Besar, Konsep Iwan Gayo Ngambang

Serambi Indonesia, 16/04/2008
BANDA ACEH - Iwan Gayo yang akan diberi tugas besar oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk memimpin Komite Khusus Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (KKP2DT) dinilai tidak memiliki konsep yang jelas. Padahal konsep dalam bentuk program dan strategi untuk menggenjot pembangunan di daerah tetinggal itu sangat diperlukan.Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah tokoh yang menghadiri diskusi terbatas tentang konsep pembangunan daerah tertinggal di Sekretariat Forum LSM Aceh, Ulee Kareng, Selasa (15/4). Diskusi itu menghadirkan dua pembicara, masing-masing Iwan Gayo (calon Ketua KKP2DT) dan Azwar Abubakar (mantan Wagub Aceh).
Pesertanya, antara lain Dr Islahuddin (Pembantu Dekan I Unsyiah), Syaifuddin Bantasyam SH MA (dosen hukum Unsyiah), Islamuddin (Wakil Walikota Sabang), Ali Amin SE (dosen ekonomi Unsyiah), Muslamuddin Daud (staf Word Bank), De Roni, Fajran Zein, dan TAF Haikal (Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan).
Dalam pemaparannya, Iwan Gayo terlihat cenderung mengulas tentang keterbelakangan kawasan pedalaman wilayah tengah meliputi Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat pemerintahan yang ada selama ini dinilai tidak memperhatikan wilayah tersebut, bahkan lebih memperhatikan wilayah pesisir.

Apakah kami bukan orang Aceh. Kok diperlakukan tidak adil seperti ini selama bertahun-tahun. Maka dengan ide cemerlang dari Gubernur Irwandi membentuk komite khusus ini, kita berharap pembangunan di daerah tertinggal bisa digenjot, katanya. Dalam pemaparannya, Iwan tidak menjelaskan bagaimana konsep dan strategi komite khusus yang akan dipimpinnya itu untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal di 23 kabupaten/kota di Aceh. Ia hanya mengatakan, kalau gubernur mempercayakan dirinya memimpin komite itu, pihaknya akan mengawali dengan melakukan pendataan jumlah orang miskin, catat, korban konflik dan bencana alam. Bila tidak ada data saya tidak mau bekerja, tapi kalau data itu sudah ada baru saya bekerja. Kita juga akan tempatkan petugas pendataan untuk setiap kecamatan satu orang di seluruh Aceh, katanya. Dengan nada memuji diri sendiri, Iwan Gayo juga mengatakan, soal pendataan dirinya sudah sangat berpengalaman. Selama satu setengah tahun saya kembali ke Aceh setelah 40 tahun berada di Jakarta, saya sudah mengelilingi seluruh Aceh. Kondisinya masih banyak daerah yang tertinggal dan ini memprihatinkan, katanya sembari mengakui sudah memiliki seluruh data tentang kondisi Aceh saat ini.

Tak jelas konsep

Hampir seluruh peserta mendukung pembentukan komite khusus ini, tetapi mereka sangat menyayangkan belum adanya konsep visi/misi dan strategi yang jelas. Ketika beberapa peserta bertanya mengenai konsep dan strategi yang akan dilakukan komite ini nantinya, Iwan Gayo tidak bisa memberi penjelasan yang konkret. Komite ini akan diberi tugas dan wewenang yang luas oleh gubernur nantinya, bahkan bupati pun boleh saya jewer kalau tidak becus bekerja, katanya.

Jurubicara Kaukus Pantai Barat-Selatan, TAF Haikal ketika menanggapi pernyataan Iwan Gayo mengatakan, sebenarnya pembentukan komite ini oleh gubernur sangat politis, karena ide ini digelindingkan untuk meredam gejolak tuntutan pemekaran dan suara ketidakadilan dalam pembangunan. Tetapi di sini bagaimana kita mainkan peran mengubah politis menjadi startegis. Sebenarnya komite tidak perlu menjewer bupati, tetapi harus mampu bekerjasama. Untuk soal data gunakan yang sudah ada di kabupaten/kota dan Bappeda, katanya.

Syaifuddin Bantsyam juga menyatakan sangat kecewa dengan pemaparan Iwan Gayo soal komite tersebut. Memang terlalu dini menilai komite yang akan dipimpin Iwan Gayo dapat bekerja baik atau tidak. Sebab publik tidak tahu visi dan misi kerja Iwan atau tim tersebut, katanya.

Lain lagi penilaian Dr Islahuddin. Menurutnya, komite ini memang sangat memungkinkan untuk dibentuk karena UUPA juga mengamanahkan. Soal anggaran tim ini bisa menggunakan dana otsus dan migas. Tetapi yang penting harus ada konsep yang jelas dulu, katanya.(sup)