Berita seputar KPBS

Serambi Indonesia, Selasa 06 November 2007
Jubir Kaukus Pantai Barat-Selatan: Pemerintah dan BRR tak Serius
BANDA ACEH - Pemerintah dinilai tak begitu serius menangani pembangunan kembali jalan Banda Aceh-Meulaboh yang luluh lantak akibat bencana tsunami akhir tahun 2004. Buktinya, sudah hampir tiga tahun jalan yang menjadi urat nadi masyarakat pantai barat-selatan Aceh itu belum juga rampung dikerjakan. Bahkan, soal pembebasan tanahnya saja pun sampai hari ini belum tuntas dilakukan.
“Saya melihat pemerintah, baik Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat melalui BRR, seperti tak memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat pantai barat-selatan,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kaukus Pantai Barat-Selatan, TAF Haikal kepada Serambi, Senin (5/11) ketika ditanyai pendapatnya soal pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh yang prosesnya belum begitu menggembirakan.

Menurut Haikal, kalau pemerintah serius menangani proses pembangunan kembali sarana perhubungan darat ini, mungkin proses pembebasan tanah sudah tuntas dilakukan sejak dulu. “Tapi kenyataannya sampai hari ini belum selesai. Mana janji Kepala Pemerintahan Aceh yang mengatakan akan mempercepat proses pembebasan tanah itu,” ujarnya.
= = = = = = = = = = =

dpra.nad.go.id
Banda Aceh, 15 Pebruari 2008 Sekelompok tokoh dan masyarakat yg bergabung dalam Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) menghadap DPRA untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi sehubungan dengan pembahasan PPAS RAPBA Tahun 2008. Pertemuan yang digelar di Ruang Serba Guna DPRA dihadiri Ketua DPRA H, Sayed Fuad Zakaria, SE, Wakil Ketua DPRA H. Raihan Iskandar, Lc serta sejumlah anggota Dewan.
Juru bicara KPBS, TAF Haikal mengatakan dalam PPAS RAPBA tahun 2008 masih terlihat adanya ketidak berpihakan pemerintah ke wilayah pantai Barat-Selatan, ini terlihat dari dana regular dan Otsus yang dikelola provinsi tidak adil dalam pembagiannya.. Anggaran yang lumayan besar diperoleh Aceh tahun ini diharapkan tidak melahirkan konflik baru, melainkan harus menjadi solusi dalam membangun Aceh Baru.
Selain itu, KPBS ini membeberkan sejumlah bukti bahwa jumlah anggaran yang dikucurkan ke Bireuen relatif lebih besar daripada berbagai Kabupaten / Kota di pantai barat selatan Aceh. Para wakil KPBS juga meminta DPRA untuk menolak pembahasan PPAS dengan eksekutif apabila alokasi anggarannya tidak adil secara proporsional.
Sejumlah anggota Dewan yang hadir dalam pertemuan itu sepakat untuk menolak ikut dalam pembahasan PPAS apabila pihak eksekutif tidak adil dalam pengalokasian anggaran dengan melihat indicator keterbelakangan daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan hal lainnya.
Pertemuan yang berlangsung hampir 2 ( dua ) jam itu berakhir dengan harapan segala aspirasi dari sekelompok tokoh dan masyarakat Kaukus Pantai Barat-Selatan kepada Dewan bisa berguna dalam mambangun Aceh Baru


WASPADA Online 31 Juli 2007
Kaukus Pantai Barat-Selatan, mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan di
kawasan itu. Mereka minta agar kawasan itu tidak menjadi anak tiri dalam pembangunan Aceh.Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal kepada Waspada, Selasa (31/7) mengatakan, pihaknya hanya mengingatkan kembali kepada semua pihak, kawasan pantai barat–selatan, salah satu kawasan yang harus mendapat prioritas dalam percepatan pemulihan pasca bencana alam.
"Ini mengingat daya rusak gempa dan tsunami begitu dahsyat menimpa sejumlah daerah di kawasan Pantai Barat Selatan. Apalagi daerah ini sejak dulu senantiasa kerap menjadi anak tiri dalam pembangunan Aceh," tukas mantan Direktur Forum
LSM Aceh ini. Kata dia, kepada BRR Aceh-Nias yang saat ini sedang mempersiapkan Rencana Aksi 2008–2009, Kaukus meminta untuk
lebih memperhatikan wilayah yang rusak akibat gempa dan tsunami. "Tak boleh ada lagi alasan medan, sehingga tidak engaggendakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara signifikan," sebut dia. erkait dengan proses rekonstruksi yang dilakukan BRR Aceh-Nias, kaukus, kata Haikal, menyampaikan penghargaan dan menghargai langkah koordinasi dengan pemerintah daerah dalam usaha pemecahan masalah-masalah pembangunan di sana."Ini contoh teladan yang mesti terus dipraktekkan dalam proses percepatan pembangunan akibat gempa dan tsunami
terutama di wilayah pantai barat – selatan," puji Haikal.Untuk itu, lanjut dia, mengingat peran BRR Regional IV sangat strategis maka walau pun penetapan atau penurunan Kepala Perwakilan BRR Regional IV yang baru menjadi hak prerogratif Kepala Badan tetap penting membuka konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Daerah di wilayah kerja regional IV. "Bagaimanapun, Kepala Daerah di wilayah regional IV adalah mitra utama dan sekaligus juga karena BRR mengemban
amanat bagi pemberdayaan pemerintah daerah, yang menjadi salah satu alasan mengapa BRR Aceh –Nias, perlu dibentuk dalam kaitannya pemulihan Aceh," katanya.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Harian Aceh
Selasa, 25 maret 2008 Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pantai Barat Selatan, Senin (24/3), berdemo di kantor Gubernur Aceh dan DPRA. Mereka menuntut pemerintah dan pihak dewan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Pantai Barat Selatan.
“Kami hanya meminta keadilan pembangunan di wilayah Barat Selatan yang selama ini seperti dianaktirikan. Kami bukan meminta pemekaran, bukan untuk memisahkan diri dari Aceh,” kata Idris, koordinator aksi, sambil meneriak yel-yel Irwandi bukan milik segelintir rakyat Aceh, tetapi juga milik warga Pantai Barat Selatan.
Disebutkannya, sejumlah pembangunan di daerah itu terbengkalai. “Pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Calang Aceh Jaya juga sampai saat ini belum selesai seperti dijanjikan gubernur akan selesai akhir Maret ini,” sebutnya.
Dia juga meminta Gubernur Irwandi Yusuf, yang saat itu berada di gedung DPRA, untuk menjumpai pendemo yang menunggunya di teras kantor gubernur.
Kepala Biro Umum dan Protokoler Setdaprov, Zahrul Munzir, akhirnya menjemput gubernur dengan kijang Inova warna biro bernopol BL 234 AM sekitar pukul 12.10 WIB. Selang lima belas, Zahrul kembali ke kantor gubernur dan membawa kabar bahwa gubernur menunggu mahasiswa di gedung dewan. Mahasiswa langsung bergerak dengan tertib ke gedung DPR Aceh sekitar pukul 12.30
Di hadapan Gubernur Irwandi dan Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakaria, para pendemo meminta Pemerintah Aceh harus tegas memberantas korupsi, mengevaluasi kinerja BRR Aceh-Nias serta konsekuen terhadap keadilan anggaran pembangunan untuk kawasan Pantai Barat Selatan.
Porsi Terbesar
Gubernur Irwandi yang dikritik pendemo terhadap belum adanya keadilan anggaran dalam pembangunan Pantai Barat Selatan, menampik dan menjelaskan bahwa anggapan itu keliru. “Anggaran pembangunan untuk tahun ini porsi terbesar malah diterima oleh daerah-daerah di kawasan Pantai Barat Selatan,” katanya.
Gubernur juga mengatakan kantong-kantong kemiskinan di Aceh saat ini bukan berada di kawasan Barat Selatan, tetapi di kawasan Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie dan Aceh Besar. “Jadi, sangat disayangkan jika ada pernyataan yang mengungkapkan fakta kemiskinan dan pemerataan pembangunan tidak menyentuh kawasan Pantai Barat Selatan,” sebut Irwandi.
Disebutkan, saat demo berlangsung, DPR Aceh juga sedang membahas anggaran yang salah satunya membicarakan porsi terbesar anggaran untuk pembangunan daerah-daerah di Pantai Barat Selatan.
Sementara Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakaria, mengatakan prinsip proporsional dan adil tetap dewan pikirkan dalam pembangunan kawasan Pantai Barat Selatan. “Tidak mungkin sama besarnya anggaran antara Sabang dengan Aceh Timur atau Sabang dengan Abdya,” katanya.
Karena, lanjutnya, kalau disamaratakan maka prinsip keadilan sesuai potensi daerah tidak akan terpenuhi dan sangat rancu. “Jadi, harus dilihat dari berbagai faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi daerah, tingkat kemiskinan dan indikator pembangunan lainnya,” jelas Sayed.
Tekan Komitmen
Di akhir orasi dengan gubernur dan Ketua DPR Aceh, para pendemo meminta anggota DPRA asal Pantai Barat Selatan untuk hadir dan menandatangani komitmen bersama untuk menyatakan sikap menolak dan mengundurkan diri sebagai anggota dewan bila anggaran yang diplokan ke daerah itu belum adil dan tidak proporsional.
Sampai aksi itu berakhir, hanya Tgk. Harmen Nuriqmar (Fraksi PBR), Abdullah Saleh, dan Mohariadi (Fraksi PKS), tiga anggota dewan dari Kaukus Pantai Barat Selatan yang menandatangani komitmen tersebut